Peringati Hari Otonomi Daerah, Sekdaprov Sumut Harap Pemaksimalan Pengelolaan Ekonomi Hijau

2024-04-25

 

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara mengatakan, peringatan Hari Otda kali ini harus dijadikan evaluasi, koreksi dan introspeksi pengaplikasian Otda selama ini. Dia berharap, Otda benar-benar berjalan efektif dan efisien dalam pengelolaan SDA dan peningkatan SDM.

Daerah memiliki hak dan kewajiban dalam otonomi daerah, kita diberikan kewenangan mengelola sendiri urusan pemerintahan kita, termasuk pengelolaan SDA untuk kepentingan masyarakat, untuk itu ini momentum yang tepat untuk mengevaluasi, introspeksi agar lebih baik ke depannya, kata Arief, pada apel yang dihadiri seluruh OPD Pemprov Sumut tersebut.

Ada hambatan dan tantangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini, yaitu stunting, kemiskinan ekstrem dan inflasi. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemprov Sumut sehingga hambatan ini lebih cepat terselesaikan.

Stunting target kita 14% dan itu perlu koordinasi kuat antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi, ini masalah kita bersama yang harus segera diselesaikan, kemudian kemiskinan ekstrem. Inflasi kita punya TPID dan yang terakhir tidak kalah pentingnya transformasi menuju pemerintah berbasis elektronik, kata  Sekretaris Daerah Provsu. berharap, ini menjadi warisan yang baik untuk generasi penerus bangsa. Kita ingin apa yang dipersiapkan saat ini menjadi warisan yang baik untuk penerus kita, sehingga Sumut terus lebih baik dan bisa mencapai cita-citanya memberikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat, ungkapnya.

Sebelumnya, pada apel tersebut, Arief membacakan pidato Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, antara lain disampaikan, terkait tiga urusan pemerintahan di Indonesia. Urusan pertama yaitu absolut, kedua umum, dan ketiga konkuren. Urusan konkuren didelegasikan ke pemerintah daerah dengan tujuan, agar pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat. Ini juga bertujuan untuk melihat langsung masalah di daerah masing-masing dan menjaga kekhasan daerah.

Urusan pemerintah konkuren ini dikelola bersama antara pusat, provinsi dan kabupaten kota, dilaksanakan secara partisipatif, melibatkan masyarakat, transparan dan akuntabel, katanya

Dokumentasi Pimpinan